Klinik dan Tenaga Kesehatan Lapas Narkotika Purwokerto Berpartisipasi dalam Pertemuan Strategis

Purwokerto - Bertempat di Aula I Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, Dokter dan Perawat Klinik Lapas Narkotika Kelas IIB Purwokerto Kanwil Kemenkumham Jateng, dr. Viska Armyna Sari dan Risa Yuliana Utami mengikuti kegiatan pertemuan rutin yang diadakan oleh Bidang Sumber Daya Kesehatan (SDK) Dinkes Kab. Banyumas, Selasa (08/08). 

Kegiatan yang diselenggarakan secara rutin ini membahas tentang kondisi tenaga kesehatan serta klinik yang berada di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas. 

Baca juga: Orientasi 45 Orang CPNS di Lapas Narkotika Purwokerto

Adapun turut hadir dalam pertemuan dan membuka acara pada hari ini, dr. Catur Yuni Muliatsih selaku Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas. Dalam sambutan pembukaannya menyampaikan pesatnya pertumbuhan klinik pratama dan utama yang berada di Wilayah Kabupaten Banyumas. 

"Pertumbuhan klinik pratama dan utama di Wilayah Kabupaten Banyumas sangat pesat dan cepat, hal ini harus diimbangi dengan pemenuhan tenaga kesehatan yang sesuai dengan kompetensi dan kelengkapan syarat-syarat administrasinya", ujarnya

Baca juga: PT KDP Lecehkan Hukum Adat Dayak, Ingkit Djaper: Kita Siap Lakulan Hinting Pali dan Geruduk PBS Tersebut

Terdapat 2 (dua) pembicara atau narasumber pada pertemuan tenaga kesehatan se Kabupaten Banyumas, yang pertama Dwi Muljanto selaku Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, beliau memberikan materi mengenai pembinaan serta pengawasan tenaga kesehatan serta pentingnya melengkapi syarat-syarat administrasi bagi tenaga kesehatan seperti STR, SIP, dan perijinan lainnya. 

Pembicara kedua yaitu Misti Rahayu, selaku Sub Koordinator SDM Kesehatan dan Sistem Informasi. Beliau menyampaikan hasil penilaian klinik yang sesuai dengan SISDMK (Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan), dimana dapat kita ketahui bersama kekurangan serta kelengkapan administrasi tenaga kesehatan di klinik tersebut. Dimana SISDMK sudah terintegrasi sehingga data yang dimiliki bersifat valid dan diharapkan tidak ada lagi pemalsuan data-data tenaga kesehatan. 

Baca juga: Pantau PN Cikarang, Ombudsman RI: Penyelenggara Harus Menerapkan Standar Pelayanan

Semoga dengan adanya pertemuan ini dapat meningkatkan taraf hidup dan kesehatan masyarakat di Wilayah Kabupaten Banyumas. (SAM)